Sejarah Singkat PPID KESDM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf f menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu Badan Publik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3017K/73/MEM/2017 telah menunjuk Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh PPID Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperlancar tugasnya dalam rangka memberikan layanan informasi dilakukan dengan menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik yang di dalamnya mengatur cara pengajuan permohonan, pengelolaan dan penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon.

 

Standar Pelayanan Informasi Publik disusun untuk memberi jaminan dan kepastian terhadap semua pemohon dalam memperoleh informasi yang dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemohon akan lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya Standar Pelayanan Informasi Publik ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

TUJUAN : 

Standar Pelayanan Informasi Publik bertujuan memberikan pedoman yang jelas bagi PPID Kementerian ESDM dan pihak terkait agar pelaksanaan proses kegiatan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian ESDM.

 

TUGAS PPID :

a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi

b. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana

d. Melakukan penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik

e. Melakukan pengujian konsekuensi

f. Melakukan penetapan pengklasifikasian informasi dan atau perubahannya berdasarkan persetujuan Menteri

g. Melakukan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses

h. Melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik berdasarkan persetujuan Menteri

i. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan

j. Menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 








Top